PERMENDAGRI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DESA

Permendagri Nomor  1 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri - Permendagri Nomor  1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa, diterbitkan untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal 28 dan  Pasal 32 Peraturan  Pemerintah  Nomor 43  Tahun 2014  tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang Desa.

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor  1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa, menyatakan bahwa:

(1)  Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a. penataan Desa; dan

b. penataan Desa Adat.

(2) Penataan Desa  dan  penataan Desa  Adat  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berupa:

a. pembentukan Desa dan Desa Adat;

b. penghapusan Desa dan Desa Adat; dan

c. perubahan status Desa dan Desa Adat.

Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor  1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa, menyatakan bahwa:

(1)  Penataan  Desa  ditetapkan  dengan  Perda Kabupaten/Kota.

(2)  Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. nama Desa/Kelurahan lama dan baru;

b. nomor kode desa/kelurahan yang lama;

c. jumlah penduduk;

d. luas wilayah;

e. cakupan wilayah kerja Desa baru; dan

f.  peta batas wilayah Desa/Kelurahan baru.

Pasal 4 Permendagri Nomor  1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa, menyatakan bahwa 1)  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  dapat  melakukan penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 2)  Penataan  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) berdasarkan  hasil  evaluasi  tingkat  perkembangan Pemerintahan  Desa  sesuai  dengan  ketentuan  dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor  1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa, menyatakan bahwa Penataan Desa oleh  Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertujuan:

a. mewujudkan  efektivitas  penyelenggaraan  pemerintahan Desa;

b. mempercepat  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat Desa;

c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;

d. meningkatkan  kualitas  tata  kelola  pemerintahan  Desa; dan

e. meningkatkan daya saing Desa. 

Selengkapnya silahkan download dan baca Peraturan Menteri Dalam Negeri - Permendagri Nomor  1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa.

Link Dwonload Permendagri Nomor  1 Tahun 2017 ----DISINI---

Demikian informasi tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri - Permendagri Nomor  1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa. Semoga ada manfaatnya.