Guna
memberi informasi agar rekan-rekan yang berharap menjadi CPNS atau PNS tidak
tertipu, berikut ini saya kutip berita dari website resmi Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negera tentang adanya penipuan CPNS yang saya labeli dengan INI BUKTI MASIH ADANYA YANG TERTIPU PENERIMAAN CPNS 2015.
Kementerian
PANRB mengapresiasi tindakan aparat Kepolisian dan pejabat Kareg III Badan
Kepegawaian (BKN) Bandung yang telah membongkar aksi penipuan perekrutan calon
pegawai negeri sipil (CPNS) di kota Bandung, Rabu (29/07). Terbongkarnya kasus
tersebut diharapkan dapat membuka mata, bahwa penerimaan CPNS tidak bisa
melalui calo, dan berharap aparat penegak hukum dapat membongkar kasus tersebut
smpai ke akar-akarnya.
Karena
itu, masyarakat harus lebih waspada terhadap janji dari pihak-pihak yang
mengaku bisa meloloskan seseorang menjadi CPNS. “Aksi penipuan tersebut membuat
para korbannya kehilangan puluhan hingga ratusan juta rupiah, dan telah
mencoreng proses reformasi birokrasi yang kini tengah berlangsung di tanah
air,” ujar Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Pelayanan Publik (HUKIP) Herman
Suryatman di lingkungan Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (30/7).
Lebih
lanjut dia menegaskan, pemerintah telah memutuskan bahwa tahun ini tidak ada
penerimaan CPNS. Kalau ada informasi dari pihak yang tidak bisa
dipertanggungjawabkan, Herman menegaskan agar mengabaikan, karena hanya akan
menyesatkan. Salah satunya, baru-baru ini ada informasi yang beredar tentang
jadwal seleksi CPNS di sejumlah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
“Semua informasi yang menyatakan tahun ini ada seleksi CPNS adalah tidak
benar,” ujar Herman tandas.
Seperti
yang diberitakan oleh salah satu media cetak terkenal di Jawa Barat pada edisi
cetak hari ini, Kamis (30/7), aksi penipuan tersebut terkuak ketika seluruh
korban dikumpulkan di Hotel Yehezkiel, yang berlokasi tidak jauh dari Kantor
Regional III Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Di sana, para korban diminta
oleh oknum penipu untuk menandatangani lembar kehadiran yang menurutnya
dimaksudkan untuk pendataan ulang pembagian surat tugas penempatan CPNS jalur
kebijakan formasi umum.
Dijelaskan
oleh oknum penipu bahwa kondisi saat itu tidak memungkinkan untuk membagi surat
tugas terkait, sehingga lembar tanda tangan kehadiran tersebut dimaksudkan
sebagai kewajiban korban untuk datang kembali di tempat yang sama pada hari
Sabtu (1/8) mendatang.
Dari
total 2.200 orang yang terdaftar, hanya 420 orang yang dipanggil untuk menanda
tangani lembar kehadiran. Kekesalan ribuan orang yang datang memuncak ketika
pimpinan pertemuan mengabaikan rentetan pertanyaan para hadirin dan kemudian
justru masuk ke salah satu ruangan di lantai satu Hotel Yahezkiel, meninggalkan
mereka yang telah berkumpul sejak pagi hari.
Akhirnya
sebagian hadirin memutuskan mendatangi Kantor BKN guna menanyakan kejelasan
kebijakan seleksi CPNS tersebut. Mendapat laporan mengenai keganjilan tersebut,
serombongan orang berseragam BKN yang diikuti oleh aparat Kepolisian akhirnya
mendatangi kerumunan massa yang membludak di hotel Yahezkiel, dan mendatangi
ruangan di mana oknum penipu tampak tengah berdiskusi dengan beberapa orang
yang diduga komplotannya.
“Kami
menyatakan surat tugas yang akan diterima tersebut adalah palsu. BKN tidak
pernah ada jalur kebijakan, apalagi sampai memberikan surat SK di jalan seperti
ini,” kata Kepala Seksi Supervisi Kepegawaian BKN Regional III, Akhmad Muhlis.
Sontak
pernyataan Muhlis tersebut mengejutkan para hadirin. Bahkan terdengar beberapa
ibu menangis terisak karena uang dalam nominal besar yang telah dibayarnya
lenyap seketika. “Saya jual rumah dalam semalam karena harus bayar 120 juta
untuk seleksi CPNS ini,” ujar seorang ibu asal Kabupaten Subang sambil terisak.
Pihak
Kepolisian pun akhirnya menggiring tiga orang laki-laki dan seorang perempuan
ke mobil polisi. Salah satu dari ketiga tersangka mengaku bekerja sebagai
pegawai di Kantor Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan di Kota Bandung.
Namun masih belum jelas bagaimana status kepegawaiannya saat ini.
Menyikapi
hal tersebut, Karo Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB
kembali menghimbau agar masyarakat lebih waspada terhadap praktek penipuan.
Sebelumnya,
Kepala Bagian Komunikasi Publik Kementerian PANRB Suwardi juga menepis
informasi berantai melalui media sosial mengenai jadwal seleksi CPNS di
sejumlah kementerian dan pemerintah daerah. Dia telah mengecek langsung ke
Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dan membuktikan bahwa isu seleksi CPNS
tahun 2015 yang beredar selama ini adalah hoax atau kabar palsu.
“Jika
menemukan kabar mengenai seleksi CPNS, sebaiknya segera laporkan ke Kementerian
PANRB untuk kami tindak lanjuti. Seluruh informasi mengenai hal ini akan dimuat
di situs resmi Kementerian PANRB. Jadi jangan mudah percaya dengan informasi
lain yang menyesatkan,” imbuh Suwardi.
Yuddy
Minta Kapolda Usut Tuntas Kasus Penipuan CPNS Di Jabar
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi
tidak tinggal diam, menyikapi terbongkarnya kasus penipuan CPNS di
Bandung, Rabu (29/07). Bahkan dia merasa gemes dengan kejadian tersebut, dan
wanti-wanti agar masyarakat benar-benar mewaspadai pihak-pihak yang yang dengan
sangat lihai mencoba menjanjikan bisa meloloskan seseorang menjadi CPNS.
"Kebijakan
utama saya setelah dilantik menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi yaitu mengeluarkan kebijakan moratorium kepegawaian. Kalau masih
tertipu karena ada beberapa faktor, seperti kurangnya sosialisasi dari pejabat
pembina kepegawaian di daerah, ketidakpedulian masyarakat untuk mengikuti
informasi terkait moratorium CPNS, dan kecanggihan para penipu,"
kata Yuddy.
Hal
tersebut diungkapkan Yuddy, menanggapi pemberitaan di salah satu media cetak di
Jawa Barat pada edisi Kamis (30/7), terkait aksi penipuan perekrutan calon
pegawai negeri sipil (CPNS) di kota Bandung. Aksi tersebut terbongkar oleh
Kepolisian dan pejabat Kareg III Badan Kepegawaian Nasional (BKN)
Bandung.
Yuddy
menegaskan, saat ini pemerintah masih memberlakukan kebijakan moratorium
pegawai. Dia mengatakan, di tahun 2015 tidak ada satupun pegawai yang direkrut
kecuali dari sekolah kedinasan. "Tetapi itu dilakukan dengan sangat ketat
dan selektif yang hanya bisa dilakukan oleh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur,
dan diujungnya harus ada persetujuan dan rekomendasi dari Kementerian PANRB,"
kata Yuddy tegas.
Terkait
penipuan di kota Bandung, Yuddy mengatakan sudah menghubungi Kapolda Jawa
Barat, Irjen Pol Mugianto, dan memintanya agar kasus ini segera diusut tuntas.
"Harus diusut siapa para operator lapangan yang menjadi koordinator
penipuan ini, lalu siapa otak pelaku di belakangnya. Prioritas utamanya,
pelaku-pelaku dan koordinator penipuan ini harus mengembalikan uang yang mereka
tipu, selanjutnya, berikan tindakan hukum," kata Yuddy.
Yuddy
menegaskan, jika ada oknum PNS yang terlibat, maka pihaknya melalui BKN akan
memecat orang tersebut dengan tidak terhormat. "Setelah bukti-bukti
cukup dan memang ada oknum PNS yang terlibat maka akan diberhentikan dengan
tidak terhormat, BKN yang akan langsung segera memprosesnya," imbuh
Menteri
Sumber:
Menpan.go.id