PERMENDIKBUD NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG JUKNIS PPDB TK SD SMP SMA SMK

Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diterbikan untuk menggantikan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru TK SD SMP SMA SMK Sederajat yang sudah  tidak  sesuai  dengan  perkembangan kebutuhan layanan pendidikan. (Link Download Salinan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK format PDF berada diakhir posting ini)

Pasal 2 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK, menyatakan bahwa PPDB dilakukan berdasarkan prinsip: nondiskriminatif; objektif;  transparan;  akuntabel; dan  berkeadilan. Khusus untuk prinspi Nondiskriminatif  dikecualikan bagi Sekolah yang  secara  khusus  melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK, Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.  mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;

b.  digunakan sebagai pedoman bagi:

1.  kepala  daerah  untuk  membuat  kebijakan  teknis pelaksanaan PPDB  dan  menetapkan  zonasi  sesuai dengan kewenangannya; dan

2.  kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

Terkait Pelaksanaan PPDB TK SD SMP SMA SMK dinyatakan dalam Pasal 4 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 bahwa

1)  Sekolah  yang  diselenggarakan  oleh Pemerintah  Daerah melaksanakan PPDB pada bulan Mei setiap tahun.

2)  Pelaksanaan  PPDB dimulai dari tahap:

a.  pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik  baru  pada  Sekolah  yang  bersangkutan  yang dilakukan secara terbuka;

b.  pendaftaran;

c.  seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;

d.  pengumuman penetapan peserta didik baru; dan

e.  daftar ulang.

3)  Khusus  untuk  SMK  dalam  tahap  pelaksanaan  PPDB sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dapat  melakukan proses  seleksi  khusus yang  dilakukan sebelum  tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.

4)  Pengumuman  pendaftaran  penerimaan  calon  peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

a.  persyaratan  calon  peserta  didik  sesuai  dengan jenjangnya;

b.  tanggal pendaftaran;

c.  jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali;

d.  jumlah  daya  tampung  yang  tersedia  pada  kelas  1 SD,  kelas  7  SMP,  dan  kelas  10  SMA  atau SMK sesuai  dengan  data  Rombongan  Belajar  dalam Dapodik; dan

e.  tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.

5)  Pengumuman  pendaftaran  penerimaan  calon  peserta didik baru  melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

6)  Pengumuman penetapan peserta didik baru huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB. 

7)  Penetapan peserta  didik  baru dilakukan  berdasarkan hasil  rapat  dewan  guru  yang  dipimpin  oleh  kepala Sekolah  dan  ditetapkan  melalui   keputusan  kepala Sekolah.

Pasal 5 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK, menyatakan bahwa

(1)  PPDB  dilaksanakan  dengan  menggunakan  mekanisme dalam jaringan (daring).

(2)  Dalam  hal  tidak  tersedia  fasilitas  jaringan,  maka  PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).

Terkait Persyaratan Siswa baru, Pasal 6 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK, menyatakan bahwa Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah: 

a.  berusia  4  (empat)  tahun  sampai  dengan  5  (lima)  tahun untuk kelompok A; dan

b.  berusia  5  (lima)  tahun  sampai  dengan  6  (enam)  tahun untuk kelompok B.

Pasal 7  Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK, menyatakan bahwa Persyaratan  calon peserta didik baru  kelas  1  (satu)  SD

1) berusia:

a.  7 (tujuh) tahun; atau

b.  paling  rendah  6  (enam)  tahun  pada  tanggal 1  Juli tahun berjalan.

2)  Sekolah  wajib  menerima peserta  didik  yang  berusia  7 (tujuh) tahun.

3)  Pengecualian  syarat  usia  paling  rendah  6  (enam)  tahun yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun  berjalan  yang  diperuntukkan  bagi  calon peserta didik yang  memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa  dan  kesiapan  psikis  yang  dibuktikan  dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

4)  Dalam  hal  psikolog  profesional  tidak  tersedia,  rekomendasi  dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

Pasal 8 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK, menyatakan bahwa Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

a.  berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan

b.  memiliki  ijazah atau surat  tanda  tamat  belajar SD  atau bentuk lain yang sederajat.

 

Pasal 9 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK, menyatakan bahwa Persyaratan  calon peserta didik baru  SMA atau SMK kelas  10  (sepuluh) : 

a.  berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;

b.  memiliki  ijazah atau surat tanda  tamat  belajar SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan

c.  memiliki  SHUN  SMP  atau  bentuk  lain  yang sederajat.

Khusus  SMK dengan bidang  keahlian,  program  keahlian,  atau kompetensi  keahlian  tertentu  dapat  menetapkan tambahan  persyaratan  khusus  dalam  penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

Persyaratan  calon peserta didik baru  kelas  10  (sepuluh) terkait kepemilikan SHUN  SMP  atau  bentuk  lain  yang sederajat dikecualikan  bagi  calon peserta didik yang  berasal  dari Sekolah di luar negeri.

Pasal 10 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK menyatakan bahwa Syarat  usia  harus dibuktikan  dengan  akta  kelahiran  atau surat  keterangan  lahir  yang  dikeluarkan  oleh  pihak  yang berwenang  dan  dilegalisir  oleh  lurah/kepala  desa  setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 11 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK menyatakan bahwa 1)  Persyaratan  calon peserta didik baru  baik  warga  negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP atau kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari Sekolah  di  luar  negeri  selain  memenuhi  persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, wajib mendapatkan  surat  keterangan  dari direktur  jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah. 2)  Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1),  peserta  didik  warga  negara  asing  wajib mengikuti  matrikulasi  pendidikan  Bahasa  Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 12 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK menyatakan bahwa Ketentuan  terkait  persyaratan  usia  dan  memiliki  SHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9  dikecualikan  bagi peserta didik  penyandang  disabilitas di Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

Pasal 13 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK, menyatakan khusus untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dapat  melebihi  persyaratan  usia  dalam  pelaksanaan PPDB.   Ketentuan  melebihi  persyaratan  usia  berlaku  juga  bagi  anak  yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

Pasal 14 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK menyatakan bahwa

1)  Apabila  berdasarkan  hasil  seleksi  PPDB,  Sekolah memiliki  jumlah  calon peserta didik yang melebihi  daya tampung,  maka  Sekolah wajib  melaporkan  kelebihan calon peserta didik  tersebut  kepada  dinas  pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

2)  Dinas  pendidikan  sesuai  dengan  kewenangannya  wajib menyalurkan  kelebihan  calon peserta  didik pada  Sekolah  lain dalam zonasi yang sama.

3)  Dalam  hal  daya  tampung  pada  zonasi  yang  sama tidak  tersedia, peserta  didik  disalurkan  ke  Sekolah lain dalam  zonasi terdekat.

4)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

5)  Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:

a.  menambah  jumlah  Rombongan  Belajar,  jika Rombongan Belajar yang  ada  telah  memenuhi  atau melebihi  ketentuan Rombongan  Belajar  dalam standar  nasional  pendidikan  dan  Sekolah  tidak memiliki lahan; dan/atau

b.  menambah ruang kelas baru. 

Pasal 15 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK menyatakan bahwa sekolah  wajib  melakukan  pengisian,  pengiriman,  dan pemutakhiran  data peserta didik  dan  Rombongan  Belajar dalam  Dapodik  secara  berkala  paling  sedikit  1  (satu)  kali dalam 1 (satu) semester.  

Terkait Jalur Pendaftaran PPDB, Pasal 16 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK menyatakan bahwa:

1)  Pendaftaran PPDB  dilaksanakan  melalui  jalur  sebagai berikut:

a.  zonasi;

b.  prestasi; dan

c.  perpindahan tugas orang tua/wali. 

2)  Jalur  zonasi  paling  sedikit  90%  (sembilan  puluh  persen) dari daya tampung Sekolah.

3)  Jalur  prestasi   paling  banyak  5%  (lima  persen)  dari  daya tampung Sekolah.

4)  Jalur  perpindahan tugas  orang  tua/wali  paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.

5)  Calon peserta  didik hanya  dapat  memilih  1  (satu)  jalur dari  3  (tiga)  jalur  pendaftaran  PPDB  dalam satu zonasi.

6)  Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai  dengan  domisili  dalam  zonasi  yang  telah ditetapkan,  calon  peserta  didik  dapat  melakukan pendaftaran  PPDB  melalui  jalur  prestasi  di  luar  zonasi domisili peserta didik. 

7)  Sekolah  yang  diselenggarakan  oleh Pemerintah  Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru  selain  yang  diatur dalam  Peraturan  Menteri ini.

Pasal 17

Dalam  hal  jalur  perpindahan  tugas  orang  tua/wali sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat  (4)  tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

Pasal 18

1)  Dalam  melaksanakan  PPDB  melalui  jalur  zonasi dengan kuota  paling  sedikit  90%  (sembilan  puluh  persen) sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16 ayat  (1)  huruf  a, Sekolah  yang  diselenggarakan  oleh Pemerintah  Daerah wajib  menerima  calon peserta didik  yang  berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

2)  Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  berdasarkan  alamat  pada  kartu  keluarga  yang diterbitkan  paling  singkat  1  (satu)  tahun  sebelum pelaksanaan PPDB.

3)  Kartu  keluarga  dapat  diganti  dengan  surat  keterangan domisili  dari rukun  tetangga  atau  rukun  warga   yang dilegalisir  oleh  lurah/kepala  desa  setempat  yang menerangkan  bahwa peserta didik  yang  bersangkutan telah  berdomisili  paling  singkat  1  (satu)  tahun  sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

4)  Sekolah  memprioritaskan peserta didik  yang  memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal.

Pasal 19 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK menyatakan bahwa

1)  Kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) termasuk kuota bagi:

a.  peserta didik tidak mampu; dan/atau

b. anak  penyandang  disabilitas  pada  Sekolah  yang menyelenggarakan layanan inklusif. 

2)  Peserta didik  baru  yang  berasal  dari  keluarga  ekonomi tidak mampu dibuktikan  dengan  bukti  keikutsertaan  Peserta  Didik dalam  program  penanganan  keluarga  tidak  mampu  dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

3)  Orang  tua/wali  peserta  didik  wajib  membuat  surat keterangan  yang  menyatakan  bersedia  diproses  secara hukum,  apabila  terbukti  memalsukan  bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu  dari  Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah  Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4)  SMA/SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah wajib menerima Peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung.

5)  Orang  tua/wali  peserta  didik  kelas  10  (sepuluh) SMA/SMK yang belum menerapkan wajib belajar 12 (dua belas)  tahun,  juga  wajib  menyatakan  bersedia mengembalikan  biaya  pendidikan  dalam  surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).  

6)  Peserta  didik  yang  Orang  tua/walinya  terbukti memalsukan  bukti  keikutsertaan  dalam  program penanganan  keluarga  tidak  mampu  dari  Pemerintah Pusat  atau  Pemerintah  Daerah  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (3),  akan  dikenai  sanksi  pengeluaran  dari Sekolah.

7)  Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada  ayat  (6)  diberikan  berdasarkan  hasil  evaluasi Sekolah  bersama  dengan  komite  Sekolah  dan  dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

8)  Dalam  hal  terdapat  dugaan  pemalsuan  bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu  dari  Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah  Daerah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  Sekolah  bersama Pemerintah  Daerah  wajib  melakukan  verifikasi data  dan lapangan  serta menindaklanjuti  hasil  verifikasi  sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

9)  Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.

10) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada  ayat  (6)  berlaku  juga  bagi  Peserta  Didik  yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.

Pasal 20 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK menyatakan bahwa

1)  Penetapan  zonasi  dilakukan  pada  setiap  jenjang  oleh Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan  kewenangannya, dengan  prinsip  mendekatkan  domisili  peserta  didik dengan Sekolah.

2)  Penetapan  zonasi  oleh  Pemerintah  Daerah  pada  setiap jenjang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan  dengan  ketersediaan  jumlah  anak  usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.

3)  Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan  kewenangannya  wajib memastikan  semua  wilayah  administrasi  masuk  dalam penetapan zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.

4)  Dinas  Pendidikan  wajib  memastikan  bahwa  semua Sekolah  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Daerah dalam  proses  PPDB  telah  menerima peserta didik  dalam zonasi yang telah ditetapkan.

5)  Penetapan  zonasi  pada  setiap  jenjang  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu)  bulan  sebelum  pengumuman  secara  terbuka pendaftaran PPDB.

6)  Dalam  menetapkan  zonasi  pada  setiap  jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan  musyawarah  atau kelompok  kerja  kepala Sekolah.

7)  Bagi  Sekolah  yang  berada  di  daerah  perbatasan  provinsi atau  kabupaten/kota,  penetapan  zonasi  pada  setiap jenjang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.

8)  Penetapan  zonasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) wajib  dilaporkan  kepada  Menteri  melalui  lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat.

Pasal 21 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK

1)  Jalur  prestasi  dengan  kuota  paling  banyak  5% sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat  (3) ditentukan berdasarkan:

a.  nilai ujian  Sekolah  berstandar  nasional atau UN; dan/atau 

b.  hasil  perlombaan  dan/atau  penghargaan  di  bidang akademik  maupun  nonakademik  pada  tingkat internasional,  tingkat  nasional,  tingkat  provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.

2)  Peserta  didik  yang  masuk  melalui  jalur  Prestasi merupakan  peserta  didik  yang  berdomisili  di  luar  zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 22

1)  Jalur  perpindahan tugas  orang  tua/wali  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c ditujukan bagi calon  peserta  didik  yang  berdomisili  di  luar  zonasi Sekolah yang bersangkutan. 

2)  Perpindahan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dibuktikan  dengan  surat  penugasan  dari  instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

Pasal 23 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK

1)  Ketentuan  mengenai  jalur  pendaftaran  PPDB  melalui zonasi,  prestasi,  dan  perpindahan  tugas  orang  tua/wali  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16  sampai  dengan Pasal 22 dikecualikan untuk:

a.  Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

b.  SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

c.  Sekolah Kerja Sama;

d.  Sekolah Indonesia di luar negeri;

e.  Sekolah  yang  menyelenggarakan  pendidikan khusus;

f.  Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;

g.  Sekolah berasrama;

h.  Sekolah  di  daerah  tertinggal,  terdepan,  dan  terluar; dan

i.  Sekolah  di  daerah  yang  jumlah  penduduk  usia Sekolah  tidak  dapat  memenuhi  ketentuan  jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

2)  Pengecualian  ketentuan  jalur  pendaftaran  PPDB  bagi Sekolah  di  daerah  yang  jumlah  penduduk  usia  Sekolah tidak  dapat  memenuhi  ketentuan  jumlah peserta didik dalam  1  (satu)  Rombongan  Belajar  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  i  ditetapkan  oleh Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan  kewenangannya  dan dilaporkan  kepada direktur  jenderal yang  menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

 

Pasal 24 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK menyatakan bahwa

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan  jalur  zonasi  dan  jalur  perpindahan tugas orang tua/wali.

(2) Seleksi  calon peserta  didik  baru  kelas  1  (satu)  SD mempertimbangkan  kriteria  dengan  urutan  prioritas sebagai berikut:

a.  usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan

b.  jarak  tempat  tinggal  terdekat  ke  Sekolah  dalam zonasi  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Daerah kabupaten/kota.

(3)  Sekolah  wajib  menerima peserta didik  yang  berusia  7 (tujuh) tahun  dengan  domisili  dalam  zonasi  yang  telah ditetapkan.

(4) Jika  usia  calon peserta didik  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  sama,  maka  penentuan peserta  didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.

(5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 25 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK menyatakan bahwa Seleksi  calon peserta  didik  baru  kelas  7  (tujuh)  SMP menggunakan  jalur  zonasi,  jalur  prestasi,  dan  jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Pasal 26 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK menyatakan bahwa:

1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan  mekanisme daring  dilakukan  dengan memprioritaskan  jarak  tempat  tinggal  terdekat  ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.

2) Jika  jarak  tempat  tinggal  calon peserta didik  dengan Sekolah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  sama, maka  yang  diprioritaskan  adalah peserta  didik  yang mendaftar lebih awal. 

Pasal 27 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK menyatakan bahwa:

1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan  mekanisme luring,  dilakukan  dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang  terdekat  dengan  Sekolah  dalam  zonasi  yang ditetapkan.

2) Untuk  daya  tampung  terakhir  dari  sisa  kuota  jalur zonasi,  jika  terdapat  calon peserta didik yang  memiliki jarak  tempat  tinggal  dengan  Sekolah  sama,  maka dilakukan  dengan  memprioritaskan peserta didik  yang memiliki  nilai ujian Sekolah  berstandar  nasional  lebih tinggi.

Pasal 28 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK menyatakan bahwa: Seleksi  calon peserta didik  baru  kelas  10  (sepuluh)  SMA menggunakan  jalur  zonasi,  jalur  prestasi,  dan  jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Pasal 29 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK menyatakan bahwa:

1) Seleksi  calon peserta didik baru  kelas  10  (sepuluh)  SMA yang menggunakan mekanisme daring, dilakukan dengan memprioritaskan  jarak  tempat  tinggal  terdekat  ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.

2) Jika jarak  tempat  tinggal  calon  peserta didik  dengan Sekolah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  sama, maka  yang  diprioritaskan  adalah peserta  didik  yang mendaftar lebih awal.

Pasal 30 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK menyatakan bahwa:

1) Seleksi  calon peserta didik baru  kelas  10  (sepuluh)  SMA yang menggunakan mekanisme luring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang  terdekat  dengan  Sekolah  dalam  zonasi  yang ditetapkan.

2) Untuk  daya  tampung  terakhir  dari  sisa  kuota  jalur zonasi,  jika  terdapat  calon peserta didik yang  memiliki jarak  tempat  tinggal  dengan  Sekolah  sama,  maka dilakukan  dengan  memprioritaskan peserta didik  yang memiliki nilai UN lebih tinggi.

Pasal 31 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK menyatakan bahwa:

1) Seleksi  calon peserta didik baru  kelas  10  (sepuluh)  SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

2) Seleksi  calon peserta didik baru  kelas  10  (sepuluh)  SMK dengan mempertimbangkan nilai UN.

3) Selain  mempertimbangkan  nilai  UN  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan: 

a.  hasil  tes  bakat  dan  minat  sesuai  dengan  bidang keahlian  yang  dipilihnya  dengan  menggunakan kriteria  yang  ditetapkan  Sekolah,  dan  institusi pasangan atau asosiasi profesi; dan/atau

b.  hasil  perlombaan  dan/atau  penghargaan  di  bidang akademik  maupun  non  akademik sesuai  dengan bakat  minat pada  tingkat  internasional,  tingkat nasional,  tingkat  provinsi,  dan/atau  tingkat kabupaten/kota.

4)  Dalam  hal  hasil UN  dan  hasil  seleksi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  sama, Sekolah memprioritaskan calon  peserta  didik  yang  berdomisili  pada  wilayah provinsi  atau kabupaten/kota yang  sama  dengan  SMK yang bersangkutan.

Pasal 32 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK menyatakan bahwa:

1)  Daftar  ulang  dilakukan  oleh  calon peserta didik  baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.

2)  Pendataan  ulang  dilakukan  oleh  TK  dan  Sekolah  untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan. 

Pasal 33 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK menyatakan bahwa:

1)  Pelaksanaan  PPDB  pada  Sekolah  yang  menerima bantuan operasional Sekolah tidak dipungut biaya.

2)  Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) tidak dipungut biaya.

3)  Sekolah  yang  diselenggarakan  oleh Pemerintah  Daerah dilarang:

a. melakukan  pungutan  dan/atau  sumbangan  yang terkait  dengan  pelaksanaan  PPDB  maupun perpindahan peserta didik; dan

b. melakukan  pungutan  untuk  membeli  seragam  atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB. 

Pasal 34 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK menyatakan bahwa:

(1) Peserta didik  yang  berasal  dari  keluarga  tidak  mampu pada SMA/SMK  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah daerah dibebaskan dari biaya pendidikan.

(2) Pemerintah  daerah  provinsi  wajib  mengalokasikan anggaran  untuk  membiayai  peserta  didik  yang  tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK menyatakan bahwa:

1) Perpindahan peserta didik  antar  Sekolah  dalam  satu daerah  kabupaten/kota,  antarkabupaten/kota  dalam satu  daerah  provinsi,  atau  antarprovinsi  dilaksanakan atas  dasar  persetujuan  Kepala  Sekolah  asal  dan  kepala Sekolah yang dituju.

2) Dalam  hal  terdapat  perpindahan  peserta  didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

3)  Perpindahan peserta didik sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dan  ayat  (2)  wajib  memenuhi  ketentuan persyaratan  PPDB  dan/atau  sistem  zonasi  yang  diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

1)  Peserta didik  setara  SD  di  negara  lain  dapat  pindah  ke SD di Indonesia setelah memenuhi:

a.  surat pernyataan dari kepala Sekolah asal; 

b.  surat  keterangan  dari  direktur  jenderal  yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan

c.  lulus  tes  kelayakan  dan  penempatan  yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

2)  Peserta didik setara SMP, SMA, atau SMK di negara lain dapat  diterima  di  SMP,  SMA, atau SMK  di  Indonesia setelah:

a.  menyerahkan  fotokopi  ijazah  atau  dokumen  lain yang  membuktikan  bahwa  peserta  didik  yang bersangkutan  telah  menyelesaikan  pendidikan jenjang sebelumnya; 

b.  surat pernyataan dari kepala Sekolah asal; 

c.  surat  keterangan  dari  direktur  jenderal  yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan

d.  lulus  tes  kelayakan  dan  penempatan  yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 37 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK menyatakan bahwa:

1)  Peserta didik jalur  pendidikan  nonformal/informal  dapat diterima  di  SD  tidak  pada  awal  kelas  1  (satu)  setelah lulus  tes  kelayakan  dan  penempatan  yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.

2)  Peserta didik  jalur pendidikan  nonformal/informal dapat diterima  di  SMP  tidak  pada  awal  kelas  7  (tujuh)  setelah memenuhi persyaratan:

a.  memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan

b.  lulus  tes  kelayakan  dan  penempatan  yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.

3)  Peserta didik jalur pendidikan nonformal  atau  informal dapat  diterima  di  SMA atau SMK  tidak  pada  awal  kelas 10 (sepuluh) setelah:

a.  memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan

b.  lulus  tes  kelayakan  dan  penempatan  yang diselenggarakan  oleh  SMA  atau  SMK  yang bersangkutan.

4)  Dalam  hal  terdapat  perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan  nonformal/informal  ke  Sekolah  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (3),  maka Sekolah  yang  bersangkutan  wajib  memperbaharui Dapodik.

Pasal 38 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK menyatakan bahwa:

1)  Sekolah  wajib  melaporkan  pelaksanaan  PPDB  dan perpindahan peserta didik  antarSekolah  setiap  tahun pelajaran  kepada Pemerintah  Daerah sesuai  dengan kewenangannya.

2)  Dinas  pendidikan provinsi  atau  kabupaten/kota  wajib memiliki  kanal  pelaporan  untuk  menerima  laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.  

3)  Masyarakat  dapat  mengawasi  dan  melaporkan pelanggaran  dalam  pelaksanaan  PPDB  melalui  laman http://ult.kemdikbud.go.id.

Pasal 39 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK menyatakan bahwa:

1)  Dinas  pendidikan  provinsi  atau  kabupaten/kota melakukan  koordinasi,  pemantauan,  dan  evaluasi pelaksanaan PPDB.

2)  Kementerian  melakukan  pemantauan  dan  evaluasi terhadap  pelaksanaan  PPDB  paling  sedikit  1  (satu)  kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 40 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini:

a.  Pemerintah  Daerah  melakukan  pembinaan  dan pengawasan  kepada  Sekolah  yang  diselenggarakan  oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya; dan

b.  Menteri  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  kepada Pemerintah  Daerah  dalam  pelaksanaan  norma,  standar, prosedur,  dan  kriteria  yang  telah  ditetapkan  oleh Kementerian.

Pasal 41 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK menyatakan bahwa:

1)  Pelanggaran  terhadap  Peraturan  Menteri  ini  diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kementerian  melalui  kementerian  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  dalam negeri  memberikan  sanksi  kepada  gubernur  atau bupati/walikota  bagi  Pemerintah  Daerah  yang membuat  peraturan  tidak  sesuai  dengan  norma, standar,  prosedur,  dan  kriteria  yang  telah ditetapkan oleh Kementerian.

b. Kementerian  memberikan  sanksi  berupa pengurangan  bantuan Pemerintah Pusat dan/atau realokasi dana bantuan operasional Sekolah kepada Sekolah yang  melakukan  pelanggaran  ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf d dan Pasal 14 ayat (5).

c.  Gubernur atau bupati/walikota  memberikan  sanksi kepada  pejabat  dinas  pendidikan  provinsi  atau kabupaten/kota berupa:

1.  teguran tertulis;

2.  penundaan atau pengurangan hak;

3.  pembebasan tugas; dan/atau

4.  pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

d.  Dinas  pendidikan provinsi  atau  kabupaten/kota memberikan  sanksi  kepada  kepala  Sekolah,  guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:

1.  teguran tertulis;

2.  penundaan atau pengurangan hak;

3.  pembebasan tugas; dan/atau

4.  pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

2)  Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) huruf  c dan huruf  d dilaksanakan  berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 42 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK menyatakan bahwa Kebijakan  atau  peraturan  daerah dalam  pelaksanaan  PPDB  wajib berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 43 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK menyatakan bahwa Sekolah  yang  diselenggarakan  oleh Pemerintah  Daerah tidak dapat  menetapkan  persyaratan  PPDB  yang  bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 44 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK menyatakan bahwa bagi  Sekolah  yang  diselenggarakan  oleh  masyarakat  yang menerima  dana  bantuan  operasional  Sekolah,  mulai  tahun ajaran  2020/2021  wajib  melaksanakan  PPDB  dimulai  pada bulan Mei.

  

Pasal 45 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK menyatakan bahwa Khusus  untuk  pelaksanaan  PPDB  tahun  ajaran  2019/2020, ketentuan mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat  pada  kartu  keluarga  atau  surat  keterangan  domisili sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  18  ayat  (2)  dapat diterbitkan  paling  singkat  6  (enam)  bulan  sebelum pelaksanaan PPDB.

Pasal 46 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK menyatakan bahwa pada  saat  Peraturan  Menteri  ini  mulai  berlaku,  Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  14  Tahun  2018 tentang  Penerimaan Peserta  Didik  Baru  pada  Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama,  Sekolah Menengah  Atas,  Sekolah  Menengah  Kejuruan,  atau  Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47 Peraturan  Menteri  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal diundangkan.

Selengkapnya silahkan baca dan download Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK Link Download Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 (DISINI)

Demikian informasi tentang Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.